Intisari Mediasi dan Surat Kuasa Hukum Acara Perdata

INTISARI MEDIASI DAN SURAT KUASA HUKUM PERDATA

1.     Intisari Mediasi

A. Upaya Mediasi (Perdamaian)

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa  melalui proses perundingan untuk memperoleh suatu kesepakatan dari para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dimana definisi tersebut ada di dalam ayat 1 peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan. Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditetapkannya melalui iktikad baik sebagai salah satu determinan dalam menentukan berhasil tidaknya mediasi. Perma ini tampaknya ingin lebih mendorong kesadaran para pihak berperkara untuk mengubah pola pikirnya dalam menyelesaikan sengketa dengan mengendepankan upaya-upaya perdamaian. Karena itu, dapat dipahami mengapa Perma Mediasi menekankan pentingnya iktikad baik dari pihak berperkara dengan ancaman bahwa jika penggugat tidak beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

 Ketentuan mengenai prosedur mediasi tertera kedalam Peraturan Mahkamah Agung berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Dalam pasal 3 perma yang berbunyi: “Bahwa Setiap hakim, mediator, para pihak dan kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.” Dan apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg yang mengakibatkan batal demi hukum. Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator.

Di jelaskan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa semua sengketa diajukan ke pengadilan termaksud perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum, dan sengketa yang dikecualikan ada dalam pasal 4 ayat (2) antara lain:

1.      Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya.

2.      Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadir hadirnya penggugat atau tergugat.

3.      Gugatan balik dan masuknya pihak ketiga.

4.      Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.

5.      Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah upaya mendiasi tetapi tidak berhasil.

Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang  mengatur mengenai mediasi di Pengadilan.

B. Tahapan Perdamaian (Mediasi)

            Proses yang perlu dilaksanakan sebagai sebuah tahapan:

1.      Apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak.

2.      Proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

3.      Dalam perkara perceraian upaya perdamaian dapat di lakukan dalam perdamaian dapat dilakuakan dalam setiap persidangan pada semua tingkat peradilan.

4.      Jika kedua belah pihak ada diluar negeri maka penggugat pada siding perdamaian harus menghadap secara pribadi.

5.      Dalam perkara perceraian sebelum majelis hakim memerintahkan para pihak melakukan mediasi, terlebih dahulu harus mendamaikan sesuatu dengan ketentuan pasal 82 UUD No.7 tahun 1989 Jo UUD NO.3 tahun 2006 Jo UUD No.50 tahun 2009.

6.      Jika terjadi perdamaian dalam  pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek dalam perkara selain perceraian, maka majelis hakim membatalkan putusan verstek.

C. Putusan Perdamaian ( Mediasi)

Keputusan perdamaian menurut pasal 130 HIR, dianggap sama dengan putusan hukum tetap, terhadapnya terdapat hukum  kasasi yang bersifat final dan mengikat kepada para pihak serta melekang pada kekuatan eksekutorial. Kelemahan dari peraturan PERMA yaitu tidak mengatur ketentuan perdamaian yang tidak jujur untuk menghindari tindakan wakil kelompok bersengkongkol dengan tergugat. Selain itu PERMA tersebut juga mengandung kelemahan karna tidak diatur bagaimana cara mengatur keberatan kepada anggota kelompok terhadap perdamaian yang merugikan kepentingan mereka. Upaya perdamaian dapat dilakukan sebelum proses persidangan berlangsung yang dilakukan oleh keduabelah pihak, akan tetapi apabilaupaya perdamaian tersebut belum membuahkan hasil maka pihak penggugat dapat melakukan somatie(peringatan) agar pihak lawan mematuhi perjanjian ataupun kesepakan yang telah mereka lakukan. Namun demikian apabila kesepakatan tersebut, ternyata tidak berhasil maka langkah berikutnya adalah mengajukan surat gugatan.

2.      Surat Kuasa

A Gambaran Umum Surat Kuasa

secara umum surat kuasa diatur kedalam Bab XVI, buku 3 KUH perdata, sedangkan aturan khususnya diatur dan tunduk sesuai aturan hukum acara perdata yaitu HIR dan RBg, dan sekarang diatur dalam ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Perjanjian surat kuasa terdiri dari:

1.      Pemberian kuasa atau lastgever (instruction, mandate).

2.      Penerima kuasa, yang diberi perintah atau mandate melakukan sesuatu.

Dan akibat adanya pemberian surat kuasa tersebut, mengandung beberapa sifat pokok diantaranya:

1.      Penerimaan kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa. Ia memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, disamping itu tindakan kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa sepanjang tindakannya tidak melampaui batas kewenangan.

2.      Pemberi kuasa bersifat konsensual, adanya kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang bersifat mengikat karena pemberian kuasa tersebut didasarkan pada pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak seperti dalam pasal 1792 maupun 1793 ayat (1) KUH Perdata.

3.      Berkarakteristik garansi-kontrak, dalam menentukan kekuatan mengikat tindakan kuasa kepada pemberi kuasa hanya terbatas yaitu apabila kuasa bertindak melampaui batas mandate, tanggungjawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan, yang sesuai dengan mandate yang diberikan.

B. Berakhir kuasa

           Dalam pasar 1813 KUH perdata, memboleh berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak, Ketentuan ini secara secara diametra bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata ayat (2) yang menegaskan, persetujuan tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak, tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak secara bilateral. Hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa menurut pasa 1813 KUH Perdata:

a.       Pemberian kuasa menarik kembali secara sepihak, yang diatur lebih lanjut dalam pasal 1814 KUH Perdata dan seterusnya dengan acuan pencabutan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak penerima kasus.

b.      Salah satu pihak meninggal, dalam pasal 1813 menegaskan dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum.

c.       Penerima kuasa melepas kuasa, pasal 1817 KUH Perdat memberi hak secara sepihak kepada kuasa untuk melepas kuasa yang diterimanya.

C. Jenis Kuasa

1.   Kuasa Umum

      Kuasa umum diatur dalam pasal 1795 KUH Perdata, Dengan demikian, kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan, yang disebut beherder atau manajer, untuk mengatur kepentingan penguasa. Jadi surat kuasa umum tidak dapat digunakan didepan pengadian untuk mewakili pemberi kuasa, sebab sesuai dengan ketentuan pasal 123 HIR, untuk dapat tampil didepan pengadilan penerima kuasa harus mendapat surat kuasa khusus.

2.   Kuasa Khusus

      Pasal 1795 KUHPerdata menjelaskan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. tindakan khusus yang dilimpahkan  kepada kuasa tidak dimaksudkan untuk tampil mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan, tidak diperlukan syarat tambahan, cukup berpedoman pada ketentuan yang digariskan pasal 1795 KUH Perdata

3.   Kuasa Istimewa

     Kuasa istimewa diatur dalam pasal 1796 KUHPerdata, dan dikaitkan dengan pasal 157 HIR atau pasal 184 RBg dan Ruang lingkup kuasa istimewa hanya terbatas pada ;

1)   Untuk memindahtangankan  benda-benda milik pemberi kuasa, atau untuk

           meletakan hipotik (hak tanggungan) di atas benda tersebut,

2)    Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga,

D. kuasa Substitusi

      Penerima kuasa berdasarkan pasal 1803 KUHPerdata dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada pihak ketiga sebagai pengganti melaksanakan kuasa yang diterimanya, Jadi, harus ada klausal yang berisi pernyataan bahwa kasus dapat melimpahkan kuasa itu kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga, yang akan bertindak sebagai kuasa substitusi,menggantikan  kuasa semula mewakili kepentingan pemberi kuasa di pengadilan.

E.  Muatan Surat Kuasa

      Didalam surat kuasa terdapat beberapa muatan yang menjadi instrumen penting isi didalamnya, di mana muatan tersebut antara lain: 1. Identitas dan kedudukan pemberi dan penerima kuasa; 2. Muatan kekhususan  surat kuasa; uraian yang menjadi pokok sengketa perkara dan yang menunjukkan kekhususan perkara; 3. Muatan isi kuasa yang diberikan; uraian tindakantindakan yang menurut hukum patut dilakukan oleh penerima kuasa; 4. Memuat hak substitusi, hak retensi jika perlu.

Contoh:

SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama;…………                                                        pekerjaan:………..

 bertempat tinggal di......................................

      Bertindak untuk dan atas nama sendiri dalam hal ini memilih domisili tetap di kantor kuasanya yang disebut di bawah ini, dengan ini menerangkan, menyatakan kesungguhannya memberi kuasa penuh  kepada :................................................... Advokat pada Ahmad Mustafa dijalan……………… Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

KHUSUS

      Untuk dan atas nama pemberi kuasa, serta mewakilinya sebagai PENGGUGAT, mengajukan GUGATAN terhadap…………………….,……………………….. Pekerjaan: ............, beralamat di ............................................., sebagai TERGUGAT, di Pengadilan Negeri ................., mengenai ................................., serta segala sesuatu yang berkenaan dengan itu;

      Untuk itu pemegang kuasa berhak  menghadap di  muka Pengadilan Negeri yang bersangkutan serta instansi-instansi/pejabat-pejabat lainnya, memajukan serta memasukkan segala suratsurat permohonan yang perlu, akte-akte dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; menjalankan perbuatan dan memberikan keteranganketerangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa; melawan perkara terhadap gugatan rekonpensi; mengajukan gugatan rekonpensi; memohon conservatior beslag dan/atau revindicator beslag; meminta dijalankan surat juru sita (exploit); membuat teguran (somasi); meminta putusan dan penetapan-penetapan serta menjalankan putusan; meminta salinan dari surat-surat yang perlu; mengajukan dan menolak saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya; merubah dan mengurangi isi gugatan; mengadakan perdamaian; mencabut perkara ( roya); menerima dan melakukan pembayaran-pembayaran dalam perkara ini, dan umumnya menjalankan segala hal-hal yang perlu untuk pemberi kuasa dalam perkara ini; menyatakan banding dan menandatangani memori banding; menyatakan kasasi dan menanda tangani memori kasasi; Surat kuasa ini diberikan denga Hak Substitutie dan Hak Retentie ;

                                                                                     Jakarta,   2019

Penerima Kuasa,                                                            Pemberi Kuasa,

           

Contoh Muatan Kekhususan Surat Kuasa:

1.      Surat Kuasa Untuk Penggugat

Untuk dan atas nama pemberi kuasa, serta mewakilinya sebagai PENGGUGAT, mengajukan gugatan terhadap Fulan bin Fulani, Pekerjaan: Sopir PT Makmur Sejahtera, beralamat di Jalan Gajah Mada Raya No. 1, Jakarta Pusat, sebagai TERGUGAT 1 dan pohan bin pohani, Pekerjaan: Direktur PT Fulus Makmur, beralamat di Jalan Blok M Raya No. 212, Jakarta Selatan, sebagai TERGUGAT II, di pengadilan Negeri Jakarta pusat, mengenai Tuntutan Ganti Kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah diputus pemidanaannya dalam putusan  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No .............., serta segala sesuatu yang berkenaan dengan itu;

Atau:

 ................... di Pengadilan Negeri Bogor, mengenai penguasaan tanpa hak atas tanah hak milik adat Girik C No 0000 Persil 000/DOO seluas 10.100 m2 atas nama Panjul bin Panjuli yang terletak di Jalan Bojongan Rt. 001/03 No. 212, Desa Bojong Kecil, Kelurahan Bojong Sedang, Kecamatan Bogor, Kabupaten Bogor, serta segala sesuatu yang berkenaan dengan itu;

2.      Surat Kuasa Untuk Tergugat

 Untuk dan atas nama pemberi kuasa, serta mewakilinya sebagai TERGUGAT I, dalam Perkara Perdata No. ................... , di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta segala sesuatu yang berkenaan dengan itu; Untuk dan atas nama pemberi kuasa, serta mewakilinya sebagai TERGUGAT II, dalam Perkara Perdata No. ....................., di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta segala sesuatu yang berkenaan dengan itu;

3.      Surat Kuasa Untuk Intervensi

 Untuk dan atas nama pemberi kuasa, serta mewakilinya untuk mengajukan INTERVENSI, dalam Perkara Perdata No. ..................., di pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara .......................... sebagai PENGGUGAT lawan ........................... sebagai TERGUGAT, serta segala sesuatu yang berkenaan dengan itu;

4.      Surat Kuasa Dari Badan Hukum

 Dibuat diatas surat resmi badan hukum yang bersangkutan jika berupa akta bawah tangan; dan ditanda tangani oleh pihak yang berkompeten pada badan hukum yang bersangkutan sebagai pemegang ilegal mandatory atau persona in judicio, misal; direktur, perwakilan perusahaan asing, pimpinan cabang atau perwakilan perusahaan domestik, pemberes pada badan hukum yang telah dibubarkan.

Referensi:

1.      Kamarusdiana, HUKUM ACARA PERDATA, FSH UIN JAKARTA, 2006, Jakarta. 
2.    As'Adi Edi, Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, Graha Ilmu, 2012, Yogyakarta.